Komisi II DPR memutuskan membatalkan seluruh kegiatan kunjungan ke luar negeri. Keputusan ini diambil setelah demo berujung rusuh pada Kamis (28/8) hingga Minggu (31/8).
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dana yang disiapkan buat kunker ke luar negeri akan dikembalikan ke kas negara. Hanya saja berapa jumlahnya, tidak diungkap.
"Sebagaimana arahan Presiden dan Pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan ke luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II," kata Rifqi kepada wartawan di DPR, Rabu (3/9).
"Dan dana yang telah disiapkan untuk kegiatan tersebut kami minta Sekretariat Komisi II DPR RI untuk dikembalikan ke kas negara," tambah dia.
Komisi II memastikan pihaknya ke depan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. "Dan kami berharap dana tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan pro rakyat," ucap dia.
Lebih jauh, politikus NasDem ini menegaskan, Komisi II berkomitmen menghadirkan tiga fungsi konstitusional mereka yakni pengawasan, legislasi dan anggaran untuk kepentingan rakyat.
"Dan seluruh sidang-sidang, rapat di Komisi II akan terus disiarkan terbuka dan live untuk kemudian menjadi pengawasan publik atas kinerja kita bersama," kata dia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan, disepakati DPR akan mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Mulai dari masalah tunjangan yang berlebih hingga kunjungan ke luar negeri.
Keputusan itu diambil imbas demo berujung ricuh yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.
"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri," kata Prabowo dalam konferensi pers, Minggu (31/8).