Tak Ingin RI Gabung Dewan Perdamaian, Ratusan Nahdliyin Juga Kecam Sikap Ketum PBNU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ratusan warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin menyatakan penolakan tegas terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta mengecam dukungan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menilai langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam forum tersebut sebagai upaya memperjuangkan Palestina.

Penolakan itu disampaikan dalam pernyataan terbuka bertajuk “Seruan Warga Nahdlatul Ulama: Menolak Board of Peace dan Mengecam Dukungan PBNU terhadapnya” yang ditandatangani ratusan warga NU lintas latar belakang mulai dari akademisi, aktivis, pengajar pesantren, hingga pegiat HAM dan perempuan.

"Kami, warga Nahdlatul Ulama, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus penolakan tegas terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace serta mengecam dukungan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf," dikutip dari seruan warga Nahdliyin, Selasa (3/2/2026).

Wakil Sekretaris PWNU DIY yang menjadi inisiator seruan ini, M Mustafid menegaskan bahwa klaim memperjuangkan Palestina melalui forum-forum perdamaian global justru berpotensi menyesatkan bila dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina itu sendiri.

“Banyak intelektual Indonesia dan dunia telah lama mengingatkan bahwa perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanyalah kelanjutan imperialisme-kolonialisme dengan bahasa manipulatif, sementara darah tetap mengalir, tanah terus dirampas, dan kemerdekaan Palestina semakin menjadi ilusi,” ujar Mustafid dalam keterangannya saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa.

Menurut Mustafid, Board of Peace bukanlah ruang netral sebagaimana kerap digambarkan. Forum tersebut lahir dari sejarah panjang dominasi kekuatan global yang, sejak Nakba hingga agresi di Gaza, justru memelihara ketimpangan struktural atas rakyat Palestina.

Ia menyoroti fakta bahwa Board of Peace bahkan tidak melibatkan perwakilan Palestina sebagai pihak utama yang paling terdampak.

Kondisi ini, katanya, memperlihatkan bahwa forum tersebut lebih menyerupai instrumen kepentingan geopolitik Amerika Serikat ketimbang upaya perdamaian yang berkeadilan.

“Bahkan oleh Board of Peace, Gaza lalu hanya direduksi menjadi proyek rekonstruksi dan rehabilitasi untuk menjadi ladang bisnis kepentingan negara penindas, bukan penyembuhan jeritan kemanusiaan dan luka sejarah yang menuntut keadilan mendalam,” ucapnya.

sumber : Antara